peraturan kerja. Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. peraturan kerja

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Di dalam disiplin kerja, terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu : 1. (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syaratStatus perjanjian kerja jika proyek yang dikerjakan selesai sebelum masa perjanjian kerja waktu tertentu berakhir tergantung pada isi perjanjian, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja sama. Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait Bidang Keahlian dan Kelembagaan K3. Kep. 6/2020. Sejak hari itu, perubahan terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya shift malam, shift pagi atau shift. 2. Undang-undang yang mengatur jam kerja ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003). KOMPAS. kemdikbud. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1PKWT sendiri merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Indikator untuk Mengukur Kedisiplinan Karyawan. 3) Ketaatan pada standar kerja. Indonesia,. Dalam PP turunan UU Cipta Kerja tersebut, status PKWT diperpanjang menjadi lima tahun. Dicabut sebagian dengan : PP No. Keputusan Deputi III 175. TENTANG CIPTA BAB IV KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 80 Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran. File. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata. Beleid itu diteken Jokowi pada 25 September 2023 lalu. Shift malam adalah hal yang tak terhindarkan untuk pekerjaan di industri tertentu. Hal ini berbeda dengan UUK 13/2003. Judul. 2. 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat (1) Huruf a mengenai Ketenagakerjaan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430. 0. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 6. Contoh SP1 Karyawan Tidak Performa dengan Baik. Kumpulan Regulasi K3 2018. Pada prinsipnya tanggung jawab terhadap K3 berada pada… 5. Pengertian Disiplin Kerja Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kerja sama yang serasi dalam tim kerja dan kesadaran yang tinggi bagi setiap anggota organisasi untuk bekerja sama secara bersungguh-sungguh serta patuh terhadap peraturan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut sesuai dengan jam kerja UU Perppu Kerja, di mana Pasal 79 Ayat 2 poin b menyebutkan, “Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikanTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 7. UU Cipta Kerja sudah dijalankan selama lebih dari 2 tahun. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian KetenagakerjaanKeputusan Menaker Nomor 86 Tahun 2023. Pemotongan Gaji. Bagaimana perjalanan pembahasan draf UU 'sapu jagat' Cipta Kerja ini hingga disahkan dan melahirkan. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan produktivitas kerja. Redaksi Justika. Peraturan Kerja Lembur Terbaru. Setiap industri memiliki aturan jam kerja yang berbeda-beda, tetapi aturan tersebut. Disiplin Kerja 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danmagang Indonesia UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Pasal 21 hingga 29. Biasanya, PHK dilakukan apabila karyawan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat seperti penggelapan barang atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu, dan. MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. UU No. 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat. Bekerja secara jujur, cermat, tertib, rapi, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. 102/2004 dibatasi hanya 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. 15/MEN/VII/2005 pasal 2. Perusahaan Buka Lowongan Kerja Wajib Lapor (Foto: Freepik) JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja. Aturan jam kerja di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. Di sisi lain, kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi PNS harus dilakukan sesuai dengan Permenkeu 125/2009 yang juga telah kami jelaskan di atas. 3. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya. Intipati utama pindaan Akta Kerja 1955 adalah seperti berikut: Perluasan liputan akta kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji; Peningkatan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari; Pemberian cuti paterniti selama 7 hari; Pengurangan waktu kerja kepada 45 jam seminggu; Pengasingan cuti sakit hospitalisasi; Kemudahan aturan kerja fleksibel; Ada juga peraturan jam kerja khusus untuk industri pertambangan umum di daerah operasi tertentu. Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta. 3) Waktu kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam satu minggu. Per. 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Beritadengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Tempat. HARI KERJA DAN WAKTU KERJA. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010. Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan: a. tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia, menimbang : a. Ketaatan pada peraturan kerja Dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. NOMOR : PER-02/MEN/1992 tentang tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri. hal - hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atauKesimpulannya, aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para tenaga kerja, menjamin keselamatan tenaga kerja, dan menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikKerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); 4. 35, LN. : Norma,Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) K3 terkait bidang Kesehatan Kerja. 00-17. Peraturan Kantor/Tempat Kerja yang Berlaku Secara Umum (Kewajiban & Larangan) Bekerja adalah aktivitas rutin sehari-hari yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan uang maupun barang agar bisa menafkahi dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil:. Peraturan Pemerintah terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) : Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum danPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Dimana karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan peraturan kerja dan akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan instansi. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK. Dalam menciptakan tata tertib karyawan perusahaan, ada 3 indikator yang dapat Anda gunakan, yaitu disiplin terhadap waktu, tanggung jawab pekerjaan, dan peraturan perusahaan. No 2 dari 21 Berlaku Peraturan Pemerintah. 06/2014 (BN Tahun 2014. Pada dasarnya, setiap perusahaan bebas menentukan peraturan jam kerja shift dimulai dan diakhiri, selama mematuhi peraturan batas jam kerja perseorangan dari pemerintah. Aspek-aspek kerja yang terdapat dalam Job Satisfaction Survey. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah; Mengingat : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Pada Ayat (1) Pasal 26A tersebut mengamanatkan sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksiPeraturan Kerja Lembur Terbaru. Memang benar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang diubah, dihapus atau ditetapkan pengaturan baru. Berikut ini kutipannya: Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. com. Banyak industri sangat bergantung pada kerja shift untuk mengoptimalkan produksi. - 11 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini. Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan kerja 10. PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/04/PDK/VII/2012 TENTANG WAKTU KERJA DAN HARI KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. Aturan Tenaga Kerja Outsourcing Terbaru. Dengan diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut, menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Cara mengatasi pelanggaran yang seperti di atas, HRD bisa mengatasinya dengan demosi atau penurunan jabatan karyawan. PMK 78/PMK. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21. RUU P3 yang disahkan ini disebut akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena UU yang lama masih belum mengatur mengenai metode omnibus law. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensiEmployment Act 1955 (Amendment) 2022. Aturan mengenai jam kerja saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) . Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 ini membuat 3 peraturan tidak berlaku lagi yaitu: 3. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja tidak dapat diberikan apabila pemutusan hubungan kerja didasar kan atas : a. 05/MEN/1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja. 00 - 15. pekerja meninggal dunia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. PP No. 5. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja. Setiap industri memiliki aturan jam kerja yang berbeda-beda, tetapi aturan tersebut tetap harus mengacu dan tidak melanggar ketentuan dalam UU. Terjemahan Resmi Peraturan LKPP 2. 100 Tahun. bahwa sebagai pelaksana pasal 27 ayat (2) dan (5). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 7. Sebelumnya, dalam Permenakertrans No. Yasonna mengatakan, dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipt Kerja. Waktu dan Kehadiran Kerja. Ia mengandungi peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan, peraturan tentang upah, masa kerja, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan;. docx. Prosedur dan peraturan kerja Hal-hal yang berhubungan dengan prosedur dan peraturan di tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja seseorang individu, seperti birokrasi dan beban kerja. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan. Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kini, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER. Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021_1811_1. Untuk peraturan lanjutannya masih merujuk pada aturan turunan UU Cipta Kerja lama, yaitu PP No 35 Tahun 2021 tentang Lembur . Seseorang kakitangan SAINS dalam melaksanakan kerja hendaklah pada setiap Baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama memberikan ketentuan jam kerja perusahaan sesuai aturan Depnaker. KEDUDUKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS AL-AZHAR PASAL 2 1. Mencabut : PP No. Etika kerja ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol. memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah terus berupaya memberi kemudahan perizinan untuk kegiatan berusaha melalui UU No. Aturan Jam Kerja Kantor. 01/2019 tentang Perubahan Kedua ATAU JABATAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4) Tingkat kewaspadaan kerja. selesainya suatu pekerjaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 16 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 yang merupakan bagian dari UU Cipta Kerja. Aturan ini telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang berisi tentang Pengupahan, atau lebih jelasnya berada dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. PP UU Cipta Kerja tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan jam kerja penting untuk diperhatikan oleh HR, sebab menyangkut hak dan kewajiban karyawan. Peraturan shifting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 77 hingga 85 tentang ketenagakerjaan. Redaksi Justika. E. docx. Disiplin kerja, ialah suatu sikap yang menghargai, menghormati, taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara. bahwa. 682. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. 04/Men/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penunjukan Ahli Kesel. (1) Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kriteria: Pekerja/Buruh paling sedikit 200. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2004 MENTERIPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534); 8. Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09. 2. Indikator untuk Mengukur Kedisiplinan Karyawan. kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 1601 ayat (a) dalam Kitab Undang-. Peraturan tentang kerja lembur karyawan mengalami perubahan sejak berlakunya Omnibus Law. 341 = Rp34. Peraturan yang mengatur tentang K3 adalah UndangUndang Keselamatan Kerja No. Seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan jam kerja di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. 7. Pengertian peraturan perusahaan dapat dimaknai sebagai pedoman tata kelola suatu perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hubungan kerja. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 144. Berlaku pula aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 36. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Di dalam Pasal 64 UUK disebutkan bahwa perusahaan dapat. . 10. Pasal 12 KEPMEN No. 35/2021, yakni: 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau. Tujuan PKL dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik, adalah: menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada Peserta Didik; meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan. peraturan peraturan yang ada di perusahaan, serta adanya dorongan dari diri sendiri. Jika berdasar pada Pasal 162 ayat 3 UU No. Di antaranya adalah sebagai berikut: – 7 jam per hari atau dengan total 40 jam kerja untuk 6 hari dan waktu libur 1 hari, atau; – 8 jam per hari dengan total 40 jam kerja untuk 5 hari serta waktu libur 2 hari. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.